Pembahasan MEngenai Perangkat desa,Dan status Honor menjadi PNS.dalam pembahasan RUU

Perangkat Desa Desak DPR Sahkan RUU Desa

Dua kubu demonstran sempat bersete

Ribuan massa dari perangkat desa gelar demo di depan Gedung DPR RI. Foto: Sgp

Gedung DPR kembali menjadi sasaran demo. Jumat (14/12), ribuan massa dari kalangan perangkat desa dari berbagai daerah di Indonesia menggelar demonstrasi di depan Gedung Wakil Rakyat itu. Mengenakan seragam serba cokelat, massa demonstran menyuarakan tuntutan agar DPR segera mengesahkan RUU Desa.

Dalam aksinya, para demonstran yang berasal dari organisasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)dan Parade Nusantara, praktis membuat jalan Gatot Subroto di sekitar lingkungan Gedung DPR macet total atau bahkan lumpuh karena jalan raya diblokir. Selain memblokir jalan, massa demonstran juga sempat berupaya mendobrak pagar Gedung DPR. Tetapi, gagal.

Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santosomengatakan pihaknya meminta DPR memberikan kepastian waktu kapan RUU Desaakan disahkan. Dia tegaskan, RUU Desa penting untuk segera disahkan. Menurut Sudir, RUU Desa akan berkaitan dengan masalah alokasi pembangunan desa serta pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.

Ribuan massa yang awalnya mengusung tuntutan yang sama, kemudian justru berseteru yang berujung pada kekisruhan. Unang Unarsan, Kepala Desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat mencoba menerangkan perbedaan tuntutan antar kedua organisasi.

"Kekisruhan tersebut disebabkan oleh perbedaan tuntutan antara Parnus dan PPDI. Parnus (Parade Nusantara) menuntut kejelasan dan kepastian akan disahkannya RUU Desa yang telah mereka ajukan ke DPR sebanyak dua kali (Februari dan Juli 2012),sedangkan PPDI menuntut jabatan perangkat desa menjadi PNS," papar Unang.

Sementara itu, seorang perangkat desa dari Parade NusantaraKuningan, Jawa Barat, Eddy Syukur mengatakan organisasinya menuntut ketetapan upah karena selama ini pendapatan sebagian perangkat desahanya berupa sebidang tanah yang disebut bengkok yang harus dikelola secara mandiri.

Selain itu, Parade Nusantara juga menuntut agar desa mendapatkan alokasi dana sebesar sepuluh persen dari APBNserta perpanjangan masa jabatan perangkat desa selama enam sampai delapan tahun.

"Demo ketiga ini merupakan tuntutan atas janji pemerintah untuk mengesahkan RUU Desa yang rencananya dipastikan pada Oktober sebagaimana dalam amanat presiden. Kami berharap kali ini pemerintah segera memutuskan dan tidak mengumbar janji," kata Eddy.

Meskipun berjalan rusuh, Pimpinan DPR masih sempat menemui para demonstran di depan Gedung DPR. Setelah diajak ke dalam Gedung DPR, Ketua DPR Marzuki Alie menjelaskan posisi RUU Desa yang tengah dibahas.Saat ini, RUU tersebut masuk dalam Prolegnastahun 2013 dengan nomor urut 27. Tidak lama setelah bertemu demonstran, Marzuki langsung memimpin sidang paripurna.

“Adalah naif sekali kalau hanya memperjuangkan status dan perangkat desa. Kalau kita bicara perangkat desa, termasuk semuanya. Itu intinya,” ujarMarzuki dalam sidang paripurna.

Menurut dia, RUU Desa harus berorientasi pada kesejahteraan desa secara keseluruhan. Tidak terbatas hanya pada perangkat desa. Nantinya, lanjut dia, RUU Desa disahkan kesejahteraan perangkat desa tentunya akan kena dampak positifnya.

“Persoalan status PNS tergantung dinamika antara DPR dengan pemerintah. Intinya mereka dapat menerima penjelasan saya. Saya turun ke sana karena mereka menutup jalan,” katanya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pengesahan RUU Desa bukan hanya bertumpu pada DPR, tetapi juga pemerintah. Makanya, dia berharap Menteri Dalam Negeri segera merespon aspirasi para perangkat desa.

“Saya berharap dengan kondisi seperti ini Pak Mendagri melihat dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para perangkat desa diakomodir oleh Pak Mendagri,” kata politisi PAN itu.


Sumber:Hukum Online...